Loading...

Hukum Memilih Pilihan Pada Pemilu

Loading...

Pertanyaan : Sehubungan dengan Pemilu untuk menentukan presiden yang sebentar lagi akan diadakan di Indonesia, dimana Majelis Ulama Indonesia mewajibkan masyarakat Indonesia untuk menentukan dan mengharamkan golput, bagaimana perilaku kaum muslimin dalam menghadapi persoalan ini?

Jawaban dari Syaikh Abdul Malik:
Segala puji bagi Allah, serta salawat, salam dan keberkahan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, juga kepada keluarga dan para sahabatnya, serta orang-orang yang setia mengikuti jalannya, amma ba’du:
Saat ini dominan negara-negara Islam menghadapi cobaan (berat) dalam menentukan pemimpin (kepala negara) mereka melalui cara pemilihan umum, yang ini merupakan (penerapan) sistem demokrasi yang sudah dikenal. Padahal terdapat perbedaan yang sangat jauh antara sistem demokrasi dan (syariat) Islam (dalam menentukan pemimpin), yang ini dijelaskan oleh banyak ulama (ahlus sunnah wal jama’ah). Untuk klarifikasi persoalan ini, saudara-saudaraku (sesama ahlus sunnah) bisa merujuk kepada sebuah kitab ringkas yang ditulis oleh seorang ulama besar dan mulia, yaitu kitab “al-’Adlu fil Islaam wa laisa fi dimokratiyyah al maz’uumah” (Keadilan yang hakiki ada pada syariat Islam dan bukan pada sistem demokrasi yang dielu-elukan), goresan pena guru kami syaikh Abdul Muhsin bin Hamd al-’Abbaad al-Badr –semoga Allah menjaga dia dan memanjangkan umur dia dalam ketaatan kepada-Nya –.
‘Ala kulli hal, pemilihan umum dalam sistem demokrasi telah diketahui, yaitu dilakukan dengan cara seorang muslim atau kafir menentukan seseorang atau beberapa orang tertentu (sebagai calon presiden). Semua wanita dan pria juga ikut memilih, tanpa mempertimbangkan/membedakan orang yang banyak berbuat maksiat atau orang shaleh yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Semua ini (jelas) merupakan pelanggaran terhadap (syariat) Islam. Sesungguhnya para sobat yang membai’at (memilih) Abu Bakr ash-Shiddiq radhiallahu ‘anhu (sebagai khalifah/pemimpin kaum muslimin sepeninggal Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam) di saqiifah (ruangan besar beratap tempat pertemuan) milik (suku) Bani Saa’idah, tidak ada seorang wanita pun yang ikut serta dalam pemilihan tersebut. Karena urusan siyasah (politik) tidak sesuai dengan watak (fitrah) kaum perempuan, sehingga mereka tidak boleh ikut berkecimpung di dalamnya. Dan ini termasuk pelanggaran (syariat Islam), padahal Allah Ta’ala berfirman:
وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى
“Dan pria tidaklah ibarat perempuan.” (Qs. Ali ‘Imraan: 36)
Maka bagaimana kalian (wahai para penganut sistem demorasi) menyamakan antara pria dan perempuan, padahal Allah yang membuat dua jenis insan ini membedakan antara keduanya?! Allah Ta’ala berfirman:
وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ
“Dan Rabbmu membuat apa yang Dia kehendaki dan memilihnya, sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka.” (Qs. al-Qashash: 68)
Di sisi lain Allah Ta’ala berfirman:
أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
“Maka apakah patut Kami menimbulkan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir). Mengapa kau (berbuat demikian); bagaimanakah kau mengambil keputusan?” (Qs. al-Qalam: 35 – 36)
Sementara kalian (wahai para penganut sistem demokrasi) menyamakan antara orang muslim dan orang kafir?! Maka ini tidak mungkin untuk…(kalimat yang kurang jelas). Masalah ini (butuh) klarifikasi yang panjang lebar.
Akan tetapi (bersamaan dengan itu), sebagian dari para ulama zaman kini beropini bolehnya ikut serta dalam pemilihan umum dalam rangka untuk memperkecil kerusakan (dalam keadaan terpaksa). Meskipun mereka menyampaikan bahwa (hukum) asal (ikut dalam pemilihan umum) ialah tidak boleh (haram). Mereka mengatakan: Kalau seandainya semua orang diharuskan ikut serta dalam pemilu, maka apakah anda ikut menentukan atau tidak? Mereka berkata: anda ikut menentukan dan pilihlah orang yang paling sedikit keburukannya di antara mereka (para kandidat yang ada). Karena umumnya mereka yang akan dipilih ialah orang-orang yang memasukkkan (mencalonkan) diri mereka dalam pemilihan tersebut. Padahal Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah radhiallahu ‘anhu:
“Janganlah engkau (berambisi) mencari kepemimpinan, lantaran sesungguhnya hal itu ialah kehinaan dan penyesalan pada hari selesai zaman nanti.” (Gabungan dua hadits shahih riwayat imam al-Bukhari (no. 6248) dan Muslim (no. 1652), dan riwayat Muslim (no. 1825))
Maka orang yang terpilih dalam pemilu ialah orang yang (berambisi) mencari kepemimpinan, padahal Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
“Barangsiapa yang (berambisi) mencari kepemimpinan maka dia akan diserahkan kepada dirinya sendiri (tidak ditolong oleh Allah dalam menjalankan kepemimpinannya).” (HR. at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain-lain, dinyatakan lemah oleh syaikh al-Albani dalam “adh-Dha’iifah” (no. 1154). Lafazh hadits yang shahih Riwayat al-Bukhari dan Muslim: “Jika engkau menjadi pemimpin lantaran (berambisi) mencarinya maka engkau akan diserahkan kepadanya (tidak akan ditolong oleh Allah).”
Allah akan meninggalkannya (tidak menolongnya), dan barangsiapa yang diserahkan kepada dirinya sendiri maka berarti dia telah diserahkan kepada kelemahan, ketidakmampuan dan kesia-siaan, sebagaimana yang dinyatakan oleh salah seorang ulama salaf – semoga Allah meridhai mereka–.
‘Ala kulli hal, mereka beropini ibarat ini dalam rangka menghindari atau memperkecil kerusakan (yang lebih besar). Ini kalau keadaannya memaksa kita terjeremus ke dalam dua keburukan (jika kita tidak memilih). Adapun kalau ada dua orang calon (pemimpin yang baik), maka kita menentukan yang paling berhak di antara keduanya.
Akan tetapi kalau seseorang tidak mengatahui siapa yang lebih baik (agamanya) di antara para kandidat yang ada, maka bagaimana mungkin kita mewajibkan dia untuk memilih, padahal dia sendiri mengatakan: saya tidak mengetahui siapa yang paling baik (agamanya) di antara mereka. Karena Allah Ta’ala berfirman:
وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً
“Dan janganlah kau mengikuti apa yang kau tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggunganjawabnya.” (Qs. al-Israa’: 36)
Dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
“Barangsiapa yang menipu/mengkhianati kami maka dia bukan termasuk golongan kami.” (HSR Muslim (no. 101)). Jika anda menentukan orang yang anda tidak ketahui keadaannya maka ini ialah penipuan/pengkhianatan.
Demikian pula, kalau ada seorang yang tidak merasa puas dengan kondisi pemilu (tidak memandang bolehnya ikut serta dalam pemilu) secara mutlak, baik dalam keadaan terpaksa maupun tidak, maka bagaimana mungkin kita mewajibkan dia melaksanakan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam?!
Maka ‘ala kulli hal, kita meyakini bahwa Allah Ta’ala Dialah yang menentukan untuk umat ini pemimpin-pemimpin mereka. Kalau umat ini baik maka Allah akan menentukan untuk mereka pemimpin-pemimpin yang baik pula, (sabaliknya) kalau mereka jelek maka Allah akan menentukan untuk mereka pemimpin-pemimpin yang jelek pula. Dalilnya ialah firman Allah Ta’ala:
وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
“Dan demikianlah Kami jadikan sebagian orang-orang yang zhalim itu menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan.” (Qs. al-An’aam: 129)
Maka orang yang zhalim akan menjadi pemimpin bagi masyarakat yang zhalim, demikianlah keadaannya.
Kalau demikian, upayakanlah untuk menghilangkan kezhaliman dari umat ini, dengan mendidik mereka mengamalkan pedoman Islam (yang benar), semoga Allah menunjukkan untuk kalian pemimpin yang kalian idam-idamkan, yaitu seorang pemimpin yang shaleh. Karena Allah Ta’ala berfirman:
إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (Dalam ayat ini) Allah tidak menyampaikan “…sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada pemimpin-pemimpin mereka”, akan tetapi (yang Allah katakan): “…sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”
Aku telah menulis sebuah kitab perihal persoalan ini, yang bergotong-royong kitab ini khusus untuk para juru dakwah, yang mengajak (manusia) ke jalan Allah Ta’ala, yang saya beri judul “Kamaa takuunuu yuwallaa ‘alaikum” (sebagaimana keadaanmu maka begitupulalah keadaan orang yang menjadi pemimpinmu). Aku jelaskan dalam kitab ini bahwa watak para penguasa selalu berasal dari watak masyarakatnya, maka kalau masyarakatnya (berwatak) baik penguasanya pun akan (berwatak) baik, dan sebaliknya.
Maka orang-orang yang menyangka bahwa (yang terpenting dalam) persoalan ini ialah bersegera untuk merebut kekuasaan, sungguh mereka telah melaksanakan kesalahan yang fatal dalam hal ini, dan mereka tidak mungkin mencapai hasil apapun (dengan cara-cara ibarat ini). Allah Ta’ala ketika melihat kerusakan pada Bani Israil disebabkan (perbuatan) Fir’aun, maka Allah membinasakan Fir’aun dan menunjukkan kepada Bani Israil apa yang mereka inginkan, dengan Allah menimbulkan Nabi Musa ‘alaihissalam sebagai pemimpin mereka. (Akan tetapi) bersamaan dengan itu, kondisi (akhlak dan perbuatan) mereka tidak menjadi baik, sebagaimana yang Allah kisahkan dalam al-Qur’an. Mereka tidak menjadi baik meskipun pemimpin mereka ialah kaliimullah (orang yang eksklusif berbicara dengan Allah Ta’ala), yaitu Nabi Musa ‘alaihissalam, sebagaimana yang sudah kita ketahui. Bahkan sewaktu Allah berfirman (menghukum) sebagian dari Bani Israil:
كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ
“Jadilah kau simpanse yang hina.” (Qs. al-Baqarah: 65)
Kejadian ini bukanlah di zaman kekuasaan Fir’aun. Akan tetapi sanksi Allah ini (menimpa) sebagian mereka (karena mereka melanggar perintah Allah) ketika mereka di bawah kepemimpinan Nabi Musa ‘alaihissalam dan para Nabi Bani Israil ‘alaihimussalam sepeninggal Nabi Musa ‘alaihissalam, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Sesungguhnya Bani Israil selalu dipimpin oleh para Nabi ‘alaihimussalam, setiap seorang Nabi wafat maka akan digantikan oleh Nabi berikutnya.” (HSR al-Bukhari dan Muslim)
Dan hanya Allah-lah yang bisa menunjukkan taufik (kepada manusia).
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
Madinah Nabawiyyah, 15 Rabi’ul awal 1430 H / 11 Maret 2009 M
***
Penulis: Abdullah bin Taslim al-Buthani, Lc.
Artikel www.muslim.or.id
Artikel www.KonsultasiSyariah.com
=====

Oleh : Ummu Adam

Pertanyaan :

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ustadz kalau tdk ikut menentukan dlm Pilkada, apa dieksekusi berdosa?

Jawaban Oleh Ustadz Muhammad Wasitho Abu Fawaz, Lc,MA :
(Disusun Di BBG Majlis Hadits: Tanya Jawab Masalah 247)

وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Bismillah.

TIDAK BERDOSA kalau tidak ikut dlm pilkada atau pemilu, lantaran itu aturan asal berpartisipasi di dalam PEMILU/PILKADA ialah TIDAK BOLEH, kecuali dalam kondisi tertentu yg mana pertimbangan adanya maslahat dan tercegahnya mudharat yg lebih besar bagi Islam dan Muslimin hanya ada pada ikut serta dlm pemilu atau pilkada tsb, maka hukumnya menjadi BOLEH, berdasarkan pendapat sebagian ulama.

Hal ini sesuai dengan kaidah syari'ah yg menganjurkan kita semoga mengambil dan menentukan madharat yg paling ringan diantara 2 madharat yg ada (Akhoffu Dhororoin) ketika kita dihadapkan dengan kasus dan kondisi yg tidak mungkin lepas dari adanya madharat.

Dan juga terdapat sebuah kaidah syari'ah yg berbunyi: (Idza tazaahamat al-mafsadataani urtukiba adnaahuma)

Artinya: "Apabila saling berdesakan/berhadapan antara 2 mafsadat (dlm satu kasus dan satu waktu) maka hendaknya yg diambil/dipilih ialah mafsadat yg paling ringan diantara keduanya."

Akan tetapi, dlm menentukan dan menimbang antara maslahat dan mafsadat ini, hendaknya dikembalikan kpd para ulama robbani yg dikenal akan ketakwaan, ilmu, dan perilaku kehati-hatiannya. Bukan ditentukan oleh setiap orang yg awam yg tidak paham ilmu agama, dan jauh dari ketakwaan. Dan para ulama robbani yg ada di suatu negeri atau daerah, merekalah yg paling paham dan mengerti ttg keadaan negara dan daerahnya.

Demikian tanggapan yg dpt kami sampaikan. Smg sanggup dipahami dan menjadi ilmu yg bermanfaat.

Wallahu a'lam bish-showab. Wabillahi at-taufiq. Sumber
=====

Kita telah sama-sama paham, belum lagi banyak media menambahkan. Pemerintahan kita terlihat benar-benar bobrok dengan sederet problematikanya. Seakan-akan sudah tak ada lagi ruang untuk perbaikan. Orang-orang baik berhati malaikat itu sekadar dongeng belaka. Semuanya, tak ada yang sepenuhnya berjuang bagi kebajikan.

Sebab itu, isu golput menjelang pentas pemilu nanti, kembali dikumandangkan. Mereka ingin netral. Tidak memihak siapa jua. Sama saja katanya. Ceritanya selalu berakhir dengan uang rakyat penuh mengisi perut penguasa.
Tak sadarkah?
Tidak ada yang benar-benar netral. Hatta Indonesia di zaman dahulu. Maksud hati menghindari Blok Barat dan Blok Timur di perang dunia, malah tergabung dalam satu blok. Gerakan Non-Blok membentuk blok tersendiri.
Blok yang ‘netral’, tetapi ia tetaplah blok. Tidak ada yang benar-benar netral, hanya sebutannya lebih sempurna ‘memihak diri sendiri’.
Kita lupa, atau barangkali akal-akalan lupa. Ada orang-orang dengan segudang prestasi, bukan sekadar bermodal pencitraan sana-sini. Masih ada partai-partai yang saban hari setia melayani, bukan hanya di pemilu tahun ini.
Politik dan pemerintahan memang selalu perihal 2 kubu. Pertarungan antara mereka yang haq dan golongan yang bathil. Antara yang ingin menyejahterakan dan yang ingin memiskinkan. Antara yang ingin membuat keadilan dan yang ingin membuat kerusakan. Antara yang menyeru pada yang ma’ruf dan yang ingkar pada Tuhannya.
Dan Allah membagikan kepada kita kisah bagaimana selesai dari keduanya, bahkan untuk mereka yang golput, netral, dan meninggikan panji ketidakpedulian.
“Dan tanyakanlah kepada Bani Israil perihal negeri yang terletak di akrab maritim ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu tiba kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak tiba kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik.” (Al-A’raf: 163).
Ayat ini menceritakan kisah Bani Israil di sebuah tempat (dalam beberapa riwayat berjulukan Aylah) pada zaman Nabi Musa as. Mereka diperintahkan untuk fokus beribadah pada hari Sabtu dan dihentikan menangkap ikan pada hari itu. Sedangkan ikan-ikan hanya berkumpul di maritim pada hari Sabtu, tidak di hari lain. Ini ialah satu bentuk cobaan bagi mereka.
Sebagian golongan kemudian mengakali larangan ini. Mereka meletakkan jaring pada Jum’at malam kemudian mengambilnya kembali pada hari Minggu.
Peristiwa ini membagi kaum Bani Israil menjadi 3 golongan; yang melaksanakan perbuatan tersebut, yang tidak melakukannya tapi tidak pula melarang, dan kelompok yang tidak melakukannya sekaligus mencegah mereka.
“Dan (ingatlah) ketika suatu umat di antara mereka berkata: “Mengapa kau menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras?” Mereka menjawab: “Agar kami mempunyai alasan (pelepas tanggung jawab) kepada Tuhanmu, dan supaya mereka bertakwa”. (Al-A’raf:164).
Kemudian kisah ini berakhir dengan:
“Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan Kami timpakan kepada orang-orang yang lalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang mereka dihentikan mengerjakannya, Kami katakan kepadanya: “Jadilah kau simpanse yang hina.” (Al-A’raf: 165-166).
Bagi yang melarang perbuatan itu, Allah selamatkan. Bagi yang ingkar, Allah beri siksaan. Bagi mereka yang mengambil pecahan dalam kebaikan, Allah hindarkan dari azab. Bagi mereka yang mengeruk keburukan, Allah timpakan azab.
Lalu di mana posisi mereka yang berdiam diri?
Para mufassirin berbeda pendapat. Ada yang menyampaikan bahwa mereka ikut tertimpa siksaan pula. Ada yang beropini bahwa mereka tidak dipedulikan Allah alasannya ialah perilaku mereka yang tak acuh. Tidak peduli dengan keadaan di sekitarnya. Tidak memberi pinjaman pada kebaikan.
Golput terang bukanlah tanggapan atas permasalahan negeri ini. Lihat baik-baik mereka yang duduk dan sedang menuju dingklik parlemen. Perhatikan track record-nya. Jadilah pemilih yang cerdas. Memilih memang hak kita, namun tiap pilihan yang kita ambil akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah. Bagaimana nanti bila orang-orang yang berbuat kerusakan malah yang memimpin negeri ini akhir kita golput? Akibat kita tidak menunjukkan bunyi bagi mereka yang tulus ingin memakmurkan.
Masih mau golput? Sumber
Allahu a’lam.
=====

GOLPUT HARAM KAH?

[Al-Islam 440] Kontroversi di seputar tawaran fatwa haramnya golput dalam Pemilu—yang pernah dilontarkan oleh Ketua MPR Hidayat Nurwahid beberapa waktu lalu—tampaknya direspon Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam Ijtimaa Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III yang diselenggarakan 23-26 Januari 2009 kemudian di Padang Panjang Sumatera Barat, golput menjadi salah satu acara pembahasan; selain sejumlah persoalan ibarat masalah penikahan dini, senam yoga, rokok, bank mata dan organ badan lainnya serta sejumlah UU.
Terkait dengan golput dalam Pemilu, Ijtima Ulama yang dihadiri oleh 700 ulama dan cendekiawan tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan (baca: fatwa), bahwa golput hukumnya haram. “Golput haram bila masih ada calon yang amanah dan imarah, apapun partainya,” papar Humas MUI, Djalal (Kompas, 27/1/2009). Ini karena, berdasarkan Sekretaris Umum MUI Pusat Ichwan Syam, “Pemilihan umum dalam pandangan Islam ialah upaya untuk menentukan pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya harapan bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.” (Republika, 27/1/2009).

Namun, pandangan berbeda dikemukakan Dr. Sofjan S. Siregar. Ia menyatakan bahwa fatwa MUI yang mengharamkan golput ialah sebuah ‘blunder ijtihad’ dalam sejarah perfatwaan MUI. Justru mengharamkan golput itu hukumnya haram. “Sampai detik ini, saya gagal menemukan tumpuan dan rujukan serta dasar istinbath para ulama yang membahas persoalan itu,” ujar Sofjan, doktor syariah lulusan Khartoum University, administrator ICCN, Ketua ICMI Orwil Eropa dan dosen Universitas Islam Eropa di Rotterdam. “Oleh alasannya ialah itu, saya menyerukan kepada pematwa dan akseptor rapat MUI yang terlibat dalam ‘manipulasi politik fatwa golput’ untuk bertobat dan minta maaf kepada umat Islam Indonesia, lantaran terlanjur membodohi umat,” tandas Sofjan (Detik.com, 27/1/2009).

Pengamat politik Indobarometer M. Qodari bahkan menilai, dengan fatwa tersebut MUI telah melanggengkan bobroknya sistem politik di Indonesia. “Kalau mereka dihentikan untuk golput, hal itu justru menjustifikasi sistem politik yang tidak baik. Fatwa harusnya menganjurkan pada kebaikan,” terang Qodari (Detik.com, 26/1/2009).

Komentar tajam juga dilontarkan oleh pengamat politik dan ekonomi, Ichsanuddin Noorsy. Menurut Noorsy, MUI tidak konsisten dalam berpijak mengeluarkan fatwanya. Sebab, Pemilu yang dilakukan dengan basis individual atau demokrasi liberal merupakan pemikiran Barat. Karenanya, Noorsy menambahkan, alasan dan argumen rasional MUI lemah. “Fatwa MUI kali ini pun gagal merujuk al-Quran dan Hadis. Kalau fatwa ini mempertimbangkan kebaikan, berarti MUI mengabaikan kebenaran pedoman dan kecerdasan masyarakat,” tegasnya. (Detik.com, 27/01/2009)

Jika demikian, bagaimana sesungguhnya Pemilu—juga kedudukan golput—dalam pandangan aturan Islam?

Hukum Pemilu Menurut Syariah

Pemilu di Indonesia ketika ini ditujukan untuk: 1) Memilih wakil rakyat yang akan duduk di DPR/Parlemen; 2) Memilih penguasa.
span>
1. Memilih wakil rakyat.

Dalam pandangan aturan Islam, Pemilu untuk menentukan wakil rakyat merupakan salah satu bentuk komitmen perwakilan (wakalah). Hukum asal wakalah ialah mubah (boleh). Dalilnya antara lain: Pertama, hadis sahih penuturan Jabir bin Abdillah ra. yang berkata: Aku pernah hendak berangkat ke Khaibar. Lalu saya menemui Nabi saw. Beliau kemudian bersabda:

إِذَا أَتَيْتَ وَكِيْلِيْ بِخَيْبَرَ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا
Jika engkau menemui wakilku di Khaibar, ambillah olehmu darinya lima belas wasaq (HR Abu Dawud).
Kedua, dalam Baiat ‘Aqabah II, Rasulullah saw. pernah meminta 12 wakil dari 75 orang Madinah yang menghadap kepada Beliau ketika itu. Keduabelas wakil itu dipilih oleh mereka sendiri.
Wakalah itu sah kalau semua rukun-rukunnya dipenuhi. Rukun-rukun tersebut adalah: adanya komitmen (ijab-qabul); dua pihak yang berakad, yaitu pihak yang mewakilkan (muwakkil) dan pihak yang mewakili (wakîl); kasus yang diwakilkan; serta bentuk redaksi komitmen perwakilannya (shigat tawkîl). Semuanya tadi harus sesuai dengan syariah Islam.

Menyangkut Pemilu untuk menentukan wakil rakyat, yang menjadi sorotan utama ialah kasus yang diwakilkan, yakni untuk melaksanakan kegiatan apa komitmen perwakilan itu dilaksanakan. Dengan kata lain, apakah kegiatan para wakil rakyat itu sesuai dengan syariah Islam atau tidak. Jika sesuai dengan syariah Islam maka wakalah tersebut boleh dilakukan. Sebaliknya, kalau tidak sesuai maka wakalah tersebut batil dan karenanya haram dilakukan.

Sebagaimana diketahui, paling tidak, ada 2 (dua) fungsi utama wakil rakyat di DPR/Parlemen. Pertama: melegislasi UUD/UU. Berkaitan dengan fungsi legislasi ini, tidak ada pilihan lain bagi kaum Muslim dalam mengatur kehidupan pribadi, masyarakat, dan negaranya kecuali dengan memakai syariah Allah SWT (Lihat, misalnya: QS Yusuf [12]: 40; QS an-Nisa [4]: 65; QS al-Ahzab [33]: 36). Oleh lantaran itu, setiap kegiatan pembuatan perundang-undangan yang tidak merujuk pada wahyu Allah (al-Quran dan as-Sunnah) merupakan kegiatan menyekutukan Allah SWT (Lihat: QS at-Taubah [9]: 31). Pelakunya juga bisa terkategori kafir, fasik atau zalim (Lihat: QS al-Maidah [5]: 44; 45; 47).

Dalam Islam, kedaulatan hanyalah milik Allah, bukan milik rakyat sebagaimana yang terdapat dalam sistem demokrasi. Artinya, yang diakui dalam Islam ialah ‘kedaulatan syariah’, bukan kedaulatan rakyat. Ini berarti, dalam Islam, hanya Allahlah yang berhak menentukan halal-haram, baik-buruk, haq-batil, serta terpuji-tercela; bukan insan (yang diwakili oleh para wakil rakyat) sebagaimana dalam sistem demokrasi. Allah SWT berfirman:

]إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ ِللهِ[
Hak membuat aturan itu hanyalah milik Allah (QS Yusuf [12]: 40)
Karena itu, aturan wakalah dalam konteks membuat dan melegalisasikan UU yang tidak bersumber pada syariah, atau aturan Allah, terang tidak boleh.

Kedua: fungsi pengawasan. Menyangkut fungsi pengawasan DPR/Parlemen—berupa koreksi dan kritik terhadap pemerintah/para penguasa atau UU yang digodok dan dihasilkan oleh DPR—jelas hukumnya wajib secara syar’i. Fungsi tersebut terkategori ke dalam kegiatan amar makruf nahi munkar, yang wajib dilakukan oleh setiap Muslim, terlebih para wakil rakyat.
Jadi, dalam pandangan aturan Islam, Pemilu untuk menentukan para wakil rakyat hukumnya dikembalikan kepada dua fungsi yang mereka mainkan di atas.

2. Memilih penguasa.
Adapun dalam konteks menentukan penguasa, Islam mempunyai pandangan tersendiri yang berbeda dengan pandangan politik demokrasi sekular. Dalam sistem politik Islam, kegiatan menentukan dan mengangkat penguasa (imam/khalifah) untuk melaksanakan hukum-hukum Islam bukan hanya boleh, bahkan wajib. Sebab, imam/khalifah tersebut diangkat dalam rangka menjalankan hukum-hukum syariah dalam negara, dan ketiadaan imam/khalifah akan menimbulkan tidak terlaksanakan hukum-hukum syariah tersebut.

Adapun dalam sistem demokrasi, Pemilu untuk menentukan penguasa ialah dalam rangka menjalankan sistem sekular, bukan sistem Islam. Karena itu, status Pemilu Legislatif tidak sama dengan Pemilu Eksekutif. Dalam konteks Pemilu Legislatif, status Pemilu tersebut merupakan komitmen wakalah sehingga berlaku ketentuan sebelumnya. Namun, dalam konteks Pemilu Eksekutif, statusnya tidak bisa lagi disamakan dengan status komitmen wakalah, melainkan komitmen ta’yîn wa tanshîb (memilih dan mengangkat) untuk menjalankan hukum-hukum tertentu. Dalam hal ini statusnya kembali pada aturan apa yang hendak diterapkan. Jika aturan yang diterapkan ialah aturan Islam maka menentukan penguasa bukan saja mubah/boleh, melainkan wajib. Demikian juga sebaliknya.

Tinjauan Politik

Selain tinjauan dari segi syariah, Pemilu (khususnya dalam menentukan para wakil rakyat) dan fenomena golput juga bisa ditinjau dari kacamata politik. Dalam hal ini, Jubir HTI, HM Ismail Yusanto, berpandangan: Pertama, UU Pemilu sendiri menyebut bahwa menentukan itu hak, bukan kewajiban. Jadi, bagaimana mungkin hak itu dihukumi haram ketika orang itu tidak mengambilnya. Lagipula, menentukan untuk tidak menentukan itu berarti juga memilih. Jadi, fatwa haram golput itu sendiri secara filosofis bermasalah.

Kedua, kini ini berkembang fenomena golput di mana-mana. Dalam Pilkada itu golput hingga 45%-47%. Ini angka yang sangat tinggi. Itu harus dipahami secara lebih mendalam. Jangan-jangan itu merupakan cerminan dari ketidakhirauan masyarakat lantaran mereka melihat bahwa proses politik (Pemilu) itu tidak menunjukkan imbas apa-apa terhadap kehidupan mereka.

Ketiga, ketika orang tidak memakai pilihan politiknya tidak bisa dikatakan bahwa dia apolitik. Sebab, boleh jadi hal itu didasarkan pada pengetahuan politik dan perilaku politik; bahwa dia tidak mau terus-menerus terjerumus dalam sistem sekular yang terbukti bobrok ini.

Keempat, terkait dengan Hizbut Tahrir, Hizb memandang bahwa kegiatan politik itu tidak berarti mengharuskan Hizb ada di parlemen. Mengoreksi penguasa ialah pecahan kegiatan politik. Mendidik umat dengan pemikiran dan hukum-hukum Islam juga merupakan kegiatan politik. Selama ini, itulah di antara yang telah, sedang dan akan terus-menerus dilakukan oleh Hizb (Hizbut-tahrir.or.id, 27/1/2009).

Sikap Kaum Muslim Seharusnya

Berdasarkan klarifikasi di atas, perilaku yang harus ditunjukkan oleh setiap Muslim adalah:
  • Tidak menentukan calon/partai manapun yang nyata-nyata tidak sungguh-sungguh memperjuangkan tegaknya syariah Islam, apalagi hingga mengokohkan sistem sekular ketika ini.
  • Berjuang secara serius dan terus-menerus untuk menerapkan syariah Islam dan mengubah sistem sekular ini menjadi sistem Islam dengan metode yang telah digariskan oleh Rasulullah saw., yaitu melalui pergulatan pemikiran (as-shirâ’ al-fikri) dan usaha politik (al-kifâh as-siyâsi). Perjuangannya itu diwujudkan dengan mendukung individu, kelompok, jamaah, dan partai politik yang positif dan konsisten berjuang demi tegaknya Khilafah dan diterapkannya syariah Islam.
  • Secara sendiri-sendiri atau bersama tetap melaksanakan kritik dan koreksi terhadap para penguasa dan wakil rakyat atas setiap kegiatan dan kebijakan mereka yang bertentangan dengan syariah Islam.
  • Tidak terpengaruh oleh propaganda orang-orang atau kelompok tertentu yang menyatakan bahwa mengubah sistem sekular dan mewujudkan sistem Islam tidak mungkin dilakukan. Sebab, kaum Muslim pasti bisa melaksanakan perubahan kalau berusaha keras, sungguh-sungguh, dan nrimo lantaran Allah dalam berjuang. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya, termasuk merealisasikan tegaknya Khilafah bagi kaum Muslim untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam (isti’nâfu al-hayâh al- Islâmiyah) melalui penerapan syariah Islam di dalam negeri dan mengemban risalah Islam ke seluruh dunia. Di bawah naungan Khilafah pula, umat Islam di seluruh dunia akan sanggup disatukan kembali sekaligus menjadi umat terbaik, dan Islam pun akan menjadi pemenang atas semua agama dan ideologi sekalipun orang-orang kafir membencinya. Allah SWT berfirman:
]وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللهِ [
Pada hari itu bergembiralah orang-orang Mukmin lantaran pertolongan Allah (QS ar-Rum [30]: 4-6)
Komentar al-Islam:
Ijtima Ulama Tetapkan 24 Fatwa Baru (Republika, 27/1/2009). Sumber
Sayang, tidak ada satu pun fatwa yang mewajibkan penerapan syariah Islam secara kaffah oleh negara.
=====

9 Juli 2014 akan diadakan Pemilu Presiden. Menjelang event tersebut, MUI mengeluarkan sebuah fatwa, bahwa ikut pemilu tersebut wajib (Republika, 3/9). Itu berarti, kalau dikerjain berpahala, dan kalau ditinggalkan, akan berdosa. Singkatnya, golput itu haram. Ah, macaci? Jangan asal mau percaya sama fatwa ini! Yuk, kita telusuri dulu, emangnya kenapa golput itu haram?

Menurut yang dikatakan pak Mustofa Nahrawardaya pada acara Debat TvOne pas 16 Desember 2013 kemarin, alasan kenapa golput itu diharamkan, lantaran dalam Islam, mengangkat pemimpin itu wajib hukumnya. 

Makanya kalau orang yang golput, nggak ikut menentukan siapa yang mau dijadiin presiden, berarti dia meninggalkan kewajiban. Begitu dalihnya.
“Barangsiapa mati sedangkan di lehernya tak ada bai’ah (kepada Khalifah) maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah.”
[HR. Muslim]
Kebetulan pula, yang dikatakan dia "agak mirip" dengan yang dikatakan Rasulullah. Tapi, "agak mirip" yaa. Belum persis sama sekali. Soalnya, kali dia lupa dengan ayat yang difirmankan Allah berikut ini:
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri (pemimpin) di antara kamu. Kemudian kalau kau berlainan pendapat perihal sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), kalau kau benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
[QS. An-Nisaa' (4): 59]
Coba simak ayat di atas dengan saksama. Saya menunjukkan tanda tebal pada kata "Taatilah". Kata "taatilah" tersebut hanya disuguhi dua kali. Hanya disuguhi untuk perujukan kepada Allah, dan RasulNya. Tapi, tidak disuguhkan kembali kepada pemimpin (ulil amri). Itu berarti, ada kepengecualian dalam ketaatan pada pemimpin. 

Kewajiban Taat Hanya Sebatas dalam Kebaikan

Diriwayatkan dari sebuah hadits shahih Bukhari dan Muslim, suatu ketika, Nabi mengutus sekitar 400 pasukan. Dan diantara mereka itu, ada pemimpinnya yang berjulukan Abdullah ibn Huzaifah.

 Sehubungan dengan Pemilu untuk menentukan presiden yang sebentar lagi akan diadakan di Indon Hukum Menentukan Pilihan Pada PEMILU
Tiada Ta'at dalam Keburukan
Beberapa waktu kemudian, lantaran suatu kejadian, si Abdullah ibn Huzaifah tersebut lagi marah-marah. Jadinya, dia bilang ke para pasukannya, "Hei, kan Rasul pernah bilang, bahwa kalian harus patuh sama saya kan? Nah, kalau gitu, kini ini saya mau ngasih kiprah buat kalian. Coba, kalian kumpulin banyak-banyak kayu. Terus, kalian bakarlah kayu-kayu tersebut. Lalu, masuklah kalian ke dalam api tersebut!"

Di lain waktu, kejadian ini diadukan kepada Rasulullah. Kemudian, apa kata Rasul? Rasul bilang, "Andaikan mereka masuk api itu, pasti tidak akan keluar selamanya. Sesungguhnya kewajiban patuh (taat) itu hanya dalam kebaikan."

Pertanyaannya: Apa Pemimpin Kita Mengajak Kita untuk Patuh dalam Kebaikan?

Jawabannya, tidak. Karena pemimpin kini itu, tidak membuat aturan berdasarkan Al-Qur'an dan Assunnah. Coba lihat, pemimpin yang kini itu, melegalkan tempat pelacuran, penggunaan riba, dan maksiat lainnya.

 Sehubungan dengan Pemilu untuk menentukan presiden yang sebentar lagi akan diadakan di Indon Hukum Menentukan Pilihan Pada PEMILU
Demokrasi Melegalkan VCD Porno
Kita lihat saja segelintir faktanya dulu. Setelah disurvey, CD Porno beredar sebanyak 1 juta dalam 1 hari. Mungkinkah penegak aturan nggak tahu hal tersebut? Di Glodok Jakarta tuh, kemarin saya kesana, banyak tuh. Dan berdasarkan survey pula, ternyata, kebanyakan dari masalah aborsi, HIV-AIDS, dan sebagainya, ternyata berakar dari motivasi hasil penontonan film Porno.

Ada pula, di Jalan Yosudarso Jakarta, sebuah tempat pelacuran. Dan kerennya, 500 meter dari sana ada Polres Jakarta Utara. Masak sih Polres nggak tahu? Pasti tahu. Tapi, mereka nggak bertindak.

Seandainya orang-orang Islam yang menginginkan hilangnya maksiat, bertindak menghacurkan pelacuran tersebut, apa yang terjadi? Malahan, mereka masuk berita, bahwa orang-orang Islam itu garang dan kurang ajar. Sekiranya polisi yang bertindak, apa polisinya dikatakan garang dan kurang ajar? Tidak. Karena itu legal.

Begitulah. Di sistem negeri ini, maksiat dilegalkan. Sedangkan keta'atan, dicuekin. Padahal, pas Daulah Khilafah belum pecah, terjadi sebaliknya. Sampai-sampai, orang yang tidak sholat itu artinya kriminal. Kalau sekarang? Kalau sekarang, sholat itu hukumnya mubah. Kalau mau sholat, silahkan. Nggak sholat, yah silahkan juga.

Yah, sekali lagi, itulah akhir dari sistem demokrasi yang kufur. Memaksa kita untuk berkufur. Sehingga kita jadinya sulit terhindar dari riba, sulit tidak memandang aurat perempuan, dan sulit menghindari maksiat-maksiat lainnya.

Karena memang, dalam negara demokrasi, hukum-hukum itu berasal dari nafsu manusia. Padahal, hanya Allahlah yang berhak menunjukkan hukum. Makanya, dalam ebook Job Desc Pertama Remaja, saya jelaskan panjang lebar, bahwa akhir dari beriman pada Allah, ialah ngerjain segala yang diperintahkan Allah. Jangan separuh-separuh.
“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara kaffah (menyeluruh), dan janganlah kalian mengikuti jejak-jejak syaithan lantaran sesungguhnya syaithan ialah musuh besar bagi kalian.” 
[Al-Baqarah (2): 208]
Demokrasi: Bentuk Kurang Ajar Kepada Allah

Kalau dalam demokrasi, aturan Allah itu nggak mutlak. Apa yang udah Allah bilang halal dan haram di Al-Qur'an, belum tentu harus dituruti. Yang mutlak itu, ialah hal-hal yang berasal dari bunyi terbanyak.

Misalnya begini. Gimana kalau kita diskusiin, besok kita sholat shubuh atau nggak? Yuk, yang baiklah kalau besok kita sholat shubuh, angkat tangan! Yang nggak setuju, nggak usah angkat tangan. Nah, kalau yang nggak baiklah besok sholat shubuh lebih banyak angkat tangan gimana? Jadinya kita nggak sholat shubuh?

Tampak sekali, kekurangajaran dari sistem demokrasi. Padahal, dalam Islam, yang wajib itu harus segera dilakukan, dan yang haram harus segera ditinggalkan. Kita ta'at lantaran landasan aqidah dan iman. Sedangkan Demokrasi, merasa lebih pinter daripada Allah, sampe-sampe dia mencampakkan hukum-hukum Allah. Tidak heran, jumlah golput meningkat melulu setiap waktu.

Bagus itu. Karena golput itu bisa jadi sebuah kritik buat para pemimpin. Supaya mereka meninggalkan sistem Demokrasi, dan loyal dengan sistem Islam.
“Jihad yang paling utama ialah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim.”
[HR. Muslim]

 Sehubungan dengan Pemilu untuk menentukan presiden yang sebentar lagi akan diadakan di Indon Hukum Menentukan Pilihan Pada PEMILU
Itu berarti, sekiranya kita ikut pemilu, yang notabene menerapkan sistem demokrasi, berarti kita sama dengan ikut melegalkan sistem kufur tersebut. Kesimpulannya, syarat dari pengangkatan pemimpin adalah:
  1. Pemimpinnya amanah
  2. Sistem kepemimpinannya amanah
Kalau pemimpinnya nggak hobi dengan Al-Qur'an dan Assunnah? Yah ngapain kita ta'atin? Sumber

Sumber http://www.referensidunia.blogspot.com

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Hukum Memilih Pilihan Pada Pemilu"

Posting Komentar